Perbaikan Demokrasi Indonesia Melalui Pemanfaatan Big Data Analytics
PURWAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti Webinar “Cybertroops ala KPU: Pemanfaatan Big Data Analytics untuk Perbaikan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI pada Jumat (5/12) melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat literasi digital, pemahaman isu siber, serta pemanfaatan big data dalam mendukung tata kelola demokrasi.
Webinar dibuka oleh Kapusdatin KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, yang menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas internal dalam menghadapi dinamika informasi di ruang digital. Selanjutnya, Betty Epsilon Idroos, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, memberikan arahan mengenai urgensi KPU untuk memahami praktik cybertroops sebagai fenomena yang memengaruhi diskursus publik. Ia berharap KPU dapat mengambil pembelajaran mengenai bagaimana big data analytics dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja internal, memperkuat penyajian data kepemiluan, dan menjaga kualitas demokrasi. “Jika kinerja KPU semakin baik, maka wajah demokrasi kita juga akan semakin baik,” ujarnya.
Dua narasumber dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Wijayanto dan Bangkit Wiryawan, memberikan paparan mendalam mengenai fenomena cybertroops dan analisis big data. Dalam pemaparannya, Wijayanto menjelaskan bahwa cybertroops merupakan jaringan aktor yang secara terkoordinasi menyebarkan pesan politik dengan memanfaatkan akun anonim atau identitas palsu untuk memengaruhi opini publik. Ia memaparkan bagaimana industri ini pernah sangat masif dalam berbagai isu nasional, mulai dari Pemilihan Presiden 2019, revisi regulasi, wacana kebijakan publik, hingga Pemilu 2024. Menurutnya, dominasi cybertroops berpotensi menurunkan kualitas perdebatan publik dan membatasi kebebasan berekspresi, terlebih karena keberadaannya sering didanai kelompok berkekuatan ekonomi besar.
Sementara itu, Bangkit Wiryawan menjelaskan karakteristik, peluang, serta tantangan penerapan Big Data Analytics dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ia menekankan tiga karakteristik utama big data: volume, variety, dan velocity yang memungkinkan analisis fenomena sosial secara lebih luas dan empiris. Menurutnya, big data membuka peluang untuk riset prediktif, deteksi pola, hingga pemetaan opini publik yang lebih akurat. Meski demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan seperti isu privasi, transparansi sumber data, serta risiko penyalahgunaan informasi digital.
Melalui webinar ini, KPU Purwakarta memperoleh penguatan pengetahuan terkait risiko, tantangan, dan peluang pemanfaatan big data serta pentingnya literasi digital sebagai bagian dari upaya menjaga integritas ruang informasi. KPU diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
Humas KPU Kabupaten Purwakarta
Narasi: R.Hutomo | Foto: A.Tantowi
