Optimalisasi Informasi Hukum Digital: KPU Purwakarta Ikuti MH Seri #16
PURWAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #16 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (12/2). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran bidang hukum KPU Provinsi Jawa Barat serta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, kasubbag hukum, dan tim pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Program MH Seri #16 diselenggarakan dengan tujuan mendorong optimalisasi pengecekan serta pembaruan berita terkini pada website dan media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota agar pengelolaan informasi hukum tetap mutakhir, tertib, dan mudah diakses publik. Forum ini menjadi bagian dari upaya penguatan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital di lingkungan KPU.
Dalam arahannya, Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sofie Kurniasari Purba, menegaskan bahwa JDIH tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen hukum, tetapi juga sebagai sarana layanan informasi publik yang harus ramah pengguna, informatif, dan mudah dijangkau masyarakat. Pengelolaan JDIH di daerah diharapkan mengikuti standar nasional JDIH serta ketentuan integrasi data dari KPU RI agar pencarian dokumen lebih cepat dan valid.
Selain itu, disampaikan pula pentingnya penyajian konten hukum yang lebih humanis melalui infografis, video singkat, serta ringkasan regulasi agar masyarakat dapat memahami substansi aturan dengan lebih mudah. Dari sisi aksesibilitas, pengelola dianjurkan menambahkan alternative text (alt-text) pada unggahan Instagram agar dapat dibaca oleh screen reader bagi penyandang disabilitas netra.
Program ini juga menekankan perlunya peningkatan interaksi publik melalui respons komentar yang edukatif dan solutif. Setiap unggahan dianjurkan disertai Instagram story serta penandaan (tag) akun JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan JDIH KPU RI guna memperluas jangkauan informasi.
Dalam sesi peninjauan website dan media sosial, seluruh satker diminta memastikan pemberitaan seri MH 1–16 terunggah secara berurutan, memperbaiki tautan akun resmi, serta melakukan penyesuaian format konten sesuai contoh dari JDIH KPU Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dengan penegasan bahwa Program MH merupakan program berkelanjutan yang perlu dijaga konsistensinya, serta dorongan agar kinerja JDIH Kabupaten/Kota terus meningkat hingga mampu bersaing dalam penilaian JDIH tingkat nasional.
Humas KPU Kabupaten Purwakarta
Narasi: R.Hutomo | Foto: A.Sanusi
