Berita Pilkada 2024

Purwakarta -- KPU Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Pencocokan dan Penelitian juga Persiapan Penyusunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pada Pilkada 2024 bersama badan adhoc, Senin 22 Juli 2024. Kegiatan berlangsung di Ballroom Jatiluhur Valley Resort tersebut dihadiri Divisi Data dan Informasi (Datin) KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. "Menurut informasi Coklit di Purwakarta sudah 100 persen, tentu saya mengapresiasi hal itu," ujar Ahmad Nur Hidayat. Ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada petugas Pantarlih telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia meyakini bahwa kualitas data yang di Coklit oleh mereka benar-benar akurat dan bisa dipertangungjawabkan. "Minimal menyangkut tiga komponen yakni komprehensif, akurat dan bonafit," kata dia. Badan adhoc PPK dan PPS di Kabupaten Purwakarta Juga dituntut memiliki tangungjawab untuk menyelesaikan tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024. Pertama sekarang adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sifatnya berjenjang mulai dari PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Jawa Barat. Ia menyarankan, sebelum PPS melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan atau desa dapat berkoordinasi dengan pengawas terlebih dahulu. Tujuannya, untuk memotret kembali data-data yang sudah dicoklit oleh Pantarlih terselesaikan sebelum rekapitulasi di tingkat PPS, begitu juga di tingkat PPK. "Kami berharap, setelah PPS menentukan jumlah DPS tidak ada perbaiki data kembali," ujar Ahmad Nur Hidayat.

Purwakarta -- KPU Kabupaten Purwakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Badan Adhoc Pada Pilkada Serentak 2024, di Ballroom Jatiluhur Valley Resort. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai 19 sampai 20 Juli 2024. Bimtek ini diikuti Ketua, Kepala Sekretariat dan bagian keuangan PPK, ditambah Ketua PPS berasal dari 183 desa dan 9 kelurahan tersebar di 17 kecamatan di Purwakarta. Jumlahnya mencapai 243 orang. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Dian Hadiana mengatakan, kegiatan ini penting diselenggarakan agar badan adhoc bagian keuangan paham dalam mengelola anggaran. Sebab, dalam pengelolaan anggaran harus cepat dan tepat sehingga tidak mengganggu tahapan maupun pelaksanaan Pilkada 2024. "Melalui bimtek ini mereka akan mengetahui penggunaan, pengeluaraan termasuk laporan keuangan sesuai regulasi," ujar dia. Ia menjelaskan, regulasi yang mengatur penggunaan anggaran harus dipahami bersama agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Intinya, bimtek ini untuk menyamakan persepsi semua badan adhoc di Purwakarta bagaimana cara mengelola anggaran.  "Setelah kegiatan ini diharapkan satu pemahaman satu persepsi mengelelola anggaran termasuk dalam hal laporannya," kata Dian.

Purwakarta - Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni menyampaikan bahwa progres pencocokan dan penelitian (Coklit) Pilkada 2024 di Jawa Barat sudah mencapai 99 persen lebih. Pencapaian hasil coklit yang dilakukan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) paling besar di pulau jawa. "Coklit di Jabar sudah 99 persen lebih, kita paling besar di bandingkan Jawa Timur dan Jawa Tengah," ujar dia saat menghadiri Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Badan Adhoc Pada Pilkada Serentak 2024, yang diselenggarakan KPU Purwakarta di Ballroom Jatiluhur Valley Resort, Jumat 19 Juli 2024. Ia mengatakan, jumlah Pantarlih se-Jawa Barat sebanyak 136.261 orang. Mereka pencocokan data  35.912.610 calon pemilih tersebar di 73.225 TPS. "Kita pastikan coklit akan rampung terselesaikan  sampai 24 Juli 2024 nanti," kata Ummi. Ummi mengimbau kepada semua Pantarlih di Jawa Barat teliti dalam pencocokan data pemilih, sebab hasil coklit ini akan menjadi dasar jumlah DPT. "Jika ada warga yang merasa belum terdata, segera datang ke PPS agar masuk ke DPT," ujar dia mengingatkan. Diketahui, Bimtek yang diselenggarakan KPU Purwakarta ini diikuti Ketua, Kepala Sekretariat dan bagian keuangan PPK, ditambah Ketua PPS berasal dari 183 desa dan 9 kelurahan tersebar di 17 kecamatan di Purwakarta. Jumlahnya mencapai 243 orang.

Purwakarta -- KPU Kabupaten Purwakarta menemukan 9.004 calon pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pilkada 2024. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Purwakarta, Iip Saripudin mengatakan, pemilih TMS ditemukan oleh Pantarlih saat melakukan coklit data pemilih berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 738.583 orang. "Pantarlih itu dibekali data berasal dari DP4 Sebanyak 738.583 orang. Dari jumlah itu ditemukan 9.004 calon pemilih TMS," ujar dia usai Rapat Kerja  Evaluasi Coklit untuk Pilkada 2024 bersama PPK dan PPS se-Kabupaten Purwakarta, di Ballroom Jatiluhur Valley Resort, Rabu 17 Juli 2024. Ia menjelaskan, ada berbagai alasan calon pemilih masuk dalam kategori TMS, dengan rincian meninggal dunia sebanyak 5.547, data ganda 73. Sementara pindah domisili 3.348 dan calon pemilih di bawah 17 tahun 1 orang. Ditemukan juga TNI sebanyak 11 orang dan Polri 24 orang. "Khusus anggota TNI/Polri awalnya merupakan warga sipil. Semua data TMS itu sudah kami coret dari data calon pemilih," kata Iip. Adapun data sementara berasal dari DP4 setelah dikurangi TMS sebanyak 729.579 calon pemilih. Lalu ditambah data pemilih baru di luar dari DP4 sebanyak 8.447 orang.  "Total pemilih aktif perhari ini hasil coklit pantarlih yakni 738.026 orang. Harus diketahui bersama bahwa data itu masih bersifat sementara mengingat coklit," ujar dia.

Purwakarta -- KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan Rapat Kerja Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Untuk Pilkada 2024, di Ballroom Jatiluhur Valley Resort, Rabu 17 Juli 2024. Rapat kerja ini bersama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Divisi Data dan Informasi (Datin) Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Purwakarta. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Dian Hadiana mengatakan bahwa rapat kerja hari ini untuk memastikan proses coklit yang dilakukan Pantarlih berjalan sesuai prosedur. Tidak hanya kuantitas, kualitas juga harus dikedepankan selama proses coklit. Sehingga memperoleh data yang akurat.  "Kita harus bisa maksimalkan data pemilih yang akurat dan berkualitas. Sehingga ketika PPS melaksanakan rapat pleno penetapan tidak banyak hambatan," ujar Dian. Selain itu, Dian mengingatkan kepada PPK dan PPS masif sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. "Selain mendata mendampingi Pantarlih, sampaikan juga ke warga untuk datang ke TPS 27 November nanti menyalurkan hak pilihnya," kata Dian. Diketahui, rapat kerja ini dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Muhamad Husni dan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisai dan Diklat Bawaslu Purwakarta, Ujang Abidin selaku narasumber.

Purwakarta -- KPU Kabupaten Purwakarta menerima  audensi perwakilan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kedatangan KAMMI diterima langsung Ketua KPU Purwakarta Dian Hadiana didampingi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Iip Saripudin. Pertemuan berlangsung hangat membahas isu soal Pilkada 2024 tersebut berlangsung di Aula Kantor KPU Purwakarta, Selasa 16 Juli 2024. "Kita sengaja datang ke sini silaturahmi sekaligus menyampaikan isu terkini soal pilkada bersama KPU," ujar Ketua KAMMI Cabang Purwakarta, Rizki Rizaldi. Rizki mengatakan, apa yang disampaikan tadi merupakan hasil diskusi internal KAMMI soal isu-isu penting mengenai proses tahapan juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Purwakarta. "Kami berharap Pilkada Purwakarta 2024 berjalan lancar dan sukses. Kami dari mahasiswa mendukung untuk itu," kata dia. Sementara itu, Ketua KPU Purwakarta, Dian Hadiana menyampaikan soal proses tahapan pilkada yang sudah dilaksanakan maupun yang hari ini sedang berlangsung. Di antaranya yaitu soal sosialisasi untuk meningkatkan jumlah pemilih hingga pendataan yang nantinya masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hari ini kita masih tahap pendataan calon pemilih. Data itu menjadi sumber dasar yang nantinya ditetapkan menjadi DPT Pilkada 2024," kata dia saat audensi dengan KAMMI. Selain itu, dia mengaku terbuka bagi siapa saja yang ingin bersilaturahmi dengan KPU Purwakarta, termasuk organisasi kemahasiswaan. "Kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa ini juga akan menjadi pembahasan internal kita di KPU, tujuannya tak lain untuk mensukseskan pilkada di Purwakarta," ujar Dian.