Berita Pilkada 2024

Purwakarta -- Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Bela Negara Badan Adhoc yang diselenggarakan KPU Purwakarta telah usai diselenggarakan. Kebersamaan dan membuka wawasan akan cinta Tanah Air menjadi pengalaman juga ilmu berharga bagi para peserta terdiri dari lima anggota dan satu Sekretariat PPK di 17 kecamatan itu. "Selama kegiatan ini kita diberikan banyak hal berkaitan dengan bela negara, sehingga muncul rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air bertambah besar," ujar salah seorang peserta Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Bela Negara Badan Adhoc, Iyan Sopian, Rabu 14 Agustus 2024. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga diajarkan akan pentingnya disiplin waktu, tegas dan berani agar menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal itu menjadi bekal bagi semua peserta untuk mensukseskan Pilkada 2024 berjalan lancar sesuai regulasi yang ada. "Kita perlu tenaga dan fikiran juga pembawaan diri yang tenang agar semua aman terkendali," ujar pria menjabat Ketua PPK Kecamatan Sukatani itu. Hal senada juga disampaikan peserta lain, Yeyet Rohayati yang mengaku paling berkesan itu ketika mengikuti outboand karena di sana kebersamaan antar kelompok sangat terasa. "Saat upacara api unggun juga tak kalah berkesan, sebab ada prosesi hormat dan mencium bendera merah putih juga KPU membuat rasa nasionalisme muncul dalam diri," singkat dia. Diketahui, KPU Purwakarta menyelenggarakan Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Bela Negara Badan Adhoc bekerjasama dengan Kodim 0619/Purwakarta. Adapun lokasi kegiatan ini berlangsung di Resimen Armed 1 dan Yon Armed 9/Pasopati selama tiga hari mulai Senin 12 sampai Rabu 14 Agustus 2024.

Purwakarta -- Ketua Divisi SDM KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi'i menghadiri Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Bela Negara Badan Adhoc yang diselenggarakan KPU Purwakarta, di Resimen Armed 1 dan Yon Armed 9/Pasopati selama tiga hari mulai Senin 12 sampai Rabu 14 Agustus 2024. Abdullah Sapi'i memberikan materi pentingnya badan adhoc dalam mensukseskan Pilkada 2024 dari awal hingga akhir. "PPK, PPS maupun sekretariat memiliki otoritias dan tangungjawab untuk menyelesaikan seluruh tahapan pilkada," ujar dia. Ia mengatakan, PPK diberikan kehormatan, kepercayaan oleh negara sebagai pemimpin di tingkat kecamatan. Tidak ada yang bisa mengsahkan hasil pilkada selain anggota PPK dan sekretariat. Artinya, posisi dan jabatan yang dimiliki hari ini memiliki wewenang dan otoritas untuk menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada 2024 di tingkat kecamatan. "Sukses tidaknya pilkada di tingkat kecamatan ada di tangan kalian. Oleh karena itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, apalagi membawa tim yaitu anggota PPS ditambah sekretariat adalah tangungjawab kalian," kata dia dihadapan anggota PPK. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memupuk jiwa kepemimpinan dan berani menghadapi persoalan yang muncul selama proses tahapan pilkada. "Kami KPU Jawa Barat mengucapkan terimakasih kepada Kodim 0619/Purwakarta telah fasilitasi kegiatan ini di Purwakarta," ujar Abdullah Sapi'i.

Purwakarta - KPU Kabupaten Purwakarta menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024 sebanyak 739.638 orang. Penetapan tersebut dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS Pilkada 2024 di Hotel Harper Purwakarta, Jumat 9 Agustus 2024. "DPS 739.638 orang terdiri dari laki-laki 372.388 dan perempuan sebanyak 367. 250 orang," ujar Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Purwakarta, Iip Saripudin. Iip mengatakan, setelah pengumuman DPS ada ruang masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS mulai 18 sampai 27 Agustus 2024. Jika ada data yang harus dikoreksi atau diperbaiki dari DPS tersebut, maka masyarakat harus melampirkan bukti otentik. "Nanti DPS itu akan dikoreksi dalam tahap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)," kata dia. Setelah itu, lanjut dia masuk pada tahap selanjutnya yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan DPT tingkat kabupaten pada 21 September 2024 mendatang. "Jika kemudian ada warga tidak tercatat dalam DPT tetap bisa memilih. Nanti diakomodir dalam daftar pemilih khusus. Intinya, hak pilih warga akan kami perjuangkan," ujar Iip.

Purwakarta -- Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah mengajak kepada semua elemen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan agar Pilkada 2024 berjalan kondusif. Hal itu disampakan kapolres saat menghadiri sosialisasi Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada Pilkada Serentak 2024, yang diselenggarakan KPU Purwakarta di Prime Hotel Plaza, Senin 5 Agustus 2024. "Mari kita pamahami aturan dan regulasinya untuk meminimalasi pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan pilkada serentak ini," ujar dia. Ia menegaskan, jika kemudian ada yang melanggar atau menganggu keteriban keberlangsungan pilkada, maka pihaknya akan melakukan tindakan untuk menjamin keberlangsungan pesta demokrasi lima tahun ini berjalan dengan baik. "Intinya kita harus bersinergi dalam mensukseskan pilkada, karena kami Polres Purwakarta tidak bisa bergerak sendiri," kata AKBP Lilik. Ia mengaku telah menyiapkan personil untuk melakukan pengamanan pilkada serentak di Purwakarta. Personil yang disiapkan juga adalah benar-benar terlatih agar bisa meminimalisasi yang dianggap sifatnya daruat. "Di luar itu kita juga melakukan pendekan kepada masyarakat untuk mewujudkan Purwakarta kondusif," ujar dia. Sementara itu, Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardiansyah menambahkan bahwa keamanan dan keteriban merupakan tangungjawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam memeliharanya adalah peran serta masyarakat tidak saling merendakan satu sama lain. "Perbedaan itu biasa, tapi tujuannya tetap sama membangun Purwakarta lebih baik ke depan," ujar dia. Mengenai personil, ia mengaku telah disiapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dalam proses tahapan Pilkada 2024. "Hari ini sudah ada Babinkamtimbas. Nanti kita tambah dalam kelompok komando. Ada yang bertugas di lapangan juga," kata Letkol Inf Ardiansyah.  

Purwakarta -- Pj Bupati Purwakarta tengah mempersiapkan jaminan kesehatan bagi badan adhoc untuk Pilkada 2024. Nanti yang merealisasikannya adalah KPU, namun apakah Pemda Purwakarta memiliki legalitas yang kuat untuk itu atau tidak. "Sampai hari ini kami masih menunggu regulasi apakah ada ruang untuk badan adhoc mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan itu atau tidak," ujar usai menghadiri sosialisasi Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada Pilkada Serentak 2024, yang diselenggarakan KPU Purwakarta di Prime Hotel Plaza, Senin 5 Agustus 2024. Ia menjelaskan, Jika legalitas sudah ada teknisnya nanti Pemda Purwakarta tidak memberikan langsung. Sebab badan adhoc direkrut oleh KPU Purwakarta. "Kalau pemda memberikan langsung dirasa kurang pas. Teknisnya pemda memberikan dukungannya melalui mata hibah ke KPU. KPU nanti bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan suport kepada badan adhoc," kata Benni. Selain itu, Pemda Purwakarta telah memberikan dukungan baik fasilitas maupun sumber daya manusia yang bertugas baik di kecamatan maupun di tingkat desa.  "Tentu setiap masing-masing institusi memiliki tangungjawab berbeda untuk mensukseskan pilkada berjalan lancar," ujar dia. Selain itu, Benni mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi setiap tahapan Pilkada 2024 menjaga keamanan dan ketertiban. "Paling penting yakni datang ke TPS pada 27 November nanti untuk menyalurkan suaranya," kata Benni.

Purwakarta -- KPU Kabupaten Purwakarta Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan Hukum Dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Penyampaian Laporan Kinerja PPK dan PPS Pada Pilkada 2024. Kegiatan berlangsung di Cafe Senja Kecamatan Darangdan itu dihadiri anggota juga Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purwakarta, Syahrul Awaludin mengatakan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan agar PPK paham betul menyelesaikan persoalan yang muncul saat rekapitulasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024. "Ketika ada tanggapan dan masukan bisa dilihat dalam PKPU agar tidak keluar aturan ketika menjelaskan kepada PPS dan Panwaslu," ujar dia. Ia menyarankan sebelum rapat pleno terbuka bersama PPS, PPK menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan Panwaslu. Tujuannya, agar tidak ada perbedaan persepsi ketika nanti rapat pleno rekapitulasi penetapan DPS di tingkat kecamatan. Selain itu, tata tertib juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Pastikan yang hadir adalah tamu undangan. "Jadi tempat di mana rekapitulasi tertib dan lancar," ujar Syahrul.