Berita Terkini

PURWAKARTA — Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Penjelasan Teknis Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang IV yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (21/1). Kegiatan ini merupakan agenda pembekalan awal bagi CPNS dalam rangka mempersiapkan proses pembelajaran dan tahapan pelatihan yang akan diikuti secara terstruktur. Kegiatan diikuti juga Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta. Kehadiran unsur pimpinan sekretariat juga menjadi bentuk dukungan kelembagaan agar pelaksanaan Latsar berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penjelasan teknis tersebut, peserta mendapatkan gambaran umum mengenai skema pelatihan yang menerapkan pendekatan blended learning, mencakup pembelajaran mandiri, distance learning, hingga metode klasikal. Peserta juga diarahkan untuk memahami alur tahapan pelatihan, disiplin kehadiran, serta kesiapan administratif sebagai bagian dari pembentukan ASN yang profesional. Sebagai pemateri sekaligus penanggung jawab dalam kegiatan ini, hadir Erni Driyantini, S.A.B., MPA dan Nurfarahim S. Lestari, S.E., MM, widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, termasuk pemanfaatan platform pembelajaran, ketentuan teknis selama pelatihan, serta pentingnya komitmen peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan pengembangan kompetensi.  Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Purwakarta menyambut baik penguatan kapasitas CPNS sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Diharapkan, para CPNS dapat mengikuti tahapan Latsar dengan penuh kedisiplinan dan semangat belajar, serta menginternalisasi nilai-nilai ASN dalam mendukung kinerja kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

PURWAKARTA — KPU Kabupaten Purwakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pasca tahapan Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi Persiapan In House Training (IHT) Divisi Sumber Daya Manusia yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Selasa (20/1). Rakor ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, sekretaris, kepala subbagian Parhumas dan SDM, serta jajaran ASN. Dari KPU Kabupaten Purwakarta, jajaran pimpinan dan sekretariat mengikuti kegiatan dari kantor setempat sebagai bentuk kesiapan mendukung agenda penguatan kapasitas SDM berkelanjutan. Rapat dipimpin oleh Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM, evaluasi kinerja, dan penguatan kelembagaan menjadi tiga fokus utama pasca tahapan Pemilu. Menurutnya, keberhasilan tahapan ke depan sangat ditentukan oleh kekompakan tim dan keseragaman irama kerja antara komisioner dan sekretariat. Dalam rakor tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan rencana pelaksanaan In House Training (IHT) secara rutin dua mingguan. IHT akan diikuti oleh seluruh komisioner serta pegawai ASN dan non-ASN di masing-masing satuan kerja dengan format diskusi dan berbagi praktik baik (best practices), tidak semata-mata bersifat teoritis. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM sebagai investasi kelembagaan jangka panjang. Ia juga mengapresiasi satuan kerja yang konsisten melaksanakan apel dan pleno rutin sebagai bagian dari budaya kerja yang disiplin dan profesional. Sementara itu, Kepala Bagian Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, menegaskan bahwa IHT harus dimaknai sebagai instrumen strategis penguatan kelembagaan. Ia mendorong agar hasil pelatihan dan pengembangan kapasitas tidak berhenti pada individu, tetapi dibagikan dan diterapkan secara kolektif di lingkungan kerja. Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, KPU Kabupaten Purwakarta menyatakan kesiapan untuk melaksanakan IHT sesuai arahan KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama guna meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan kelembagaan KPU di semua tingkatan.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

PURWAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 pada Senin (19/1) bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Purwakarta, meliputi Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Kepala Subbagian, serta pelaksana sekretariat. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas merupakan bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas, sekaligus menjadi penanda komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di tahun 2026. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Periode 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029. Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Dian Hadiana, dan Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, Rahadian Wiguna. Penandatanganan ini menjadi simbol kesungguhan pimpinan dalam menjamin pelaksanaan program dan kegiatan KPU berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Komitmen tersebut selanjutnya ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretariat oleh para Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Ade Kurniawan; Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Gitasari Siswinarti; Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Atik Musrifa; serta Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Rima Nurmalina. Adapun sasaran kegiatan yang menjadi fokus KPU Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2026 mencakup penguatan kualitas peraturan perundang-undangan, pengelolaan hubungan masyarakat dan keterbukaan informasi publik, pendidikan pemilih berkelanjutan termasuk pemilih pemula serta kelompok rentan dan marginal, teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ini, seluruh jajaran KPU Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, menjaga profesionalisme aparatur, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, KPU Kabupaten Purwakarta terus berupaya menghadirkan kinerja kelembagaan yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

PURWAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta menggelar apel pagi dalam rangka penguatan komitmen kinerja tahun 2026 pada Senin (19/01). Kegiatan apel berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Dian Hadiana, Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Rifan Dani Ramadhan, serta diikuti jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta yang meliputi kepala subbagian, pelaksana, dan pegawai fungsional. Apel pagi dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, Rahadian Wiguna, selaku pembina apel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik bagi kelembagaan KPU maupun sekretariat, tidak hanya pada masa tahapan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada periode di luar tahapan. Rahadian menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program, kegiatan, dan target kinerja berjalan selaras dengan arah kebijakan organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam langkah-langkah strategis dan realistis yang lebih operasional, yang diwujudkan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai untuk satu tahun ke depan. “Perjanjian Kinerja bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas kinerja kelembagaan,” tegasnya di hadapan peserta apel. Lebih lanjut disampaikan bahwa seremoni penandatanganan Perjanjian Kinerja akan dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada hari yang sama. Momentum tersebut menjadi simbol kesungguhan dan komitmen KPU Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Melalui apel pagi ini, KPU Kabupaten Purwakarta menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk melangkah bersama menghadapi tahun kerja 2026 dengan semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab, guna mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara optimal dan berkelanjutan.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

PURWAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Seminar Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan oleh STAI Al Badar Cipulus pada Rabu (14/1). Mengangkat tema “Pemilu sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan literasi demokrasi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa STAI Al Badar Cipulus yang terdiri dari perwakilan organisasi intra kampus, Dema Mahasiswa. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Yayasan STAI Al Badar Cipulus, H. Hadi M. Musa Said, yang menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Ia menegaskan bahwa pemahaman tentang pemilu dan demokrasi perlu ditanamkan sejak dini kepada mahasiswa agar tidak hanya menjadi pemilih yang hadir di bilik suara, tetapi juga menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.  Turut hadir Ujang Miftah, S.Pd.I., M.Pd, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang menyampaikan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah strategis kaderisasi sumber daya manusia bangsa. Menurutnya, pendidikan demokrasi di lingkungan kampus menjadi bagian penting dalam membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa. Materi kepemiluan disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos. Dalam pemaparannya, ia mengenalkan konsep dasar pemilu, asas-asas pemilu, syarat menjadi pemilih, serta gambaran umum tahapan pemilu. Ia juga menekankan bahwa pemilih pemula, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi melalui partisipasi yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. Selain KPU, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Siti Nurhayati, yang menjelaskan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak dan peran untuk ikut mengawasi jalannya pemilu, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di lapangan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh Bawaslu. Perspektif tata kelola juga diperkaya oleh Dzikri Abazis Subekti, M.H, Dosen Hukum Tata Negara, yang memaparkan materi mengenai eksekusi tata kelola organisasi kampus sebagai miniatur tata kelola negara. Ia menekankan bahwa budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan di kampus merupakan latihan awal bagi mahasiswa dalam memahami praktik demokrasi dan ketatanegaraan. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Purwakarta terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda. Edukasi kepemiluan di lingkungan kampus diharapkan dapat menjadi multiplier effect, di mana mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu menyebarkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekitarnya. Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

PURWAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan Jumat Bersih pada Jumat (8/1) sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta, meliputi pejabat struktural, pelaksana, hingga tenaga pendukung, yang bersama-sama membersihkan area kantor dan lingkungan sekitarnya. Sejak pagi hari, seluruh pegawai tampak bergotong royong membersihkan ruang kerja, halaman kantor, area pelayanan publik, serta fasilitas pendukung lainnya. Aktivitas meliputi pembenahan area halaman kantor, pembersihan ruang kerja baik indoor maupun outdoor, penataan arsip dan ruang kerja, hingga pengelolaan sampah agar lingkungan kantor tetap rapi, bersih, dan tertata. Kegiatan Jumat Bersih ini bukan sekadar rutinitas kebersihan, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat, disiplin, dan bertanggung jawab. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman diyakini mampu meningkatkan semangat kerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan. Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta menegaskan bahwa kebersihan lingkungan kantor merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan bukan hanya soal fisik lingkungan, tetapi juga mencerminkan nilai integritas, profesionalisme, dan kepedulian sebagai aparatur penyelenggara pemilu. Selain berdampak pada kenyamanan internal, kegiatan Jumat Bersih juga menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Purwakarta dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lingkungan kerja yang tertib dan bersih merupakan salah satu unsur pendukung terciptanya tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi