Berita Terkini

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #7 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis (16/10). Kegiatan ini mengusung tema “Tata Cara Pembuatan Abstrak Keputusan, Resume Putusan, dan Ketentuan Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum KPU RI, yakni Inti Faatuzahro dan Sefania Andam, yang memberikan penjelasan mengenai penyusunan abstrak keputusan serta pengelolaan konten media sosial JDIH. Disampaikan oleh narasumber terkait pentingnya penyusunan abstrak dokumen hukum yang sistematis, sesuai kaidah, dan tidak mengandung interpretasi terhadap substansi keputusan. Selain itu, media sosial JDIH juga disebut berperan penting sebagai sarana edukasi hukum dan ruang partisipasi publik yang dikelola secara profesional dan berintegritas. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, turut memberikan tanggapan, menegaskan bahwa keterpaduan antara dokumentasi hukum dan penyebarluasan informasi melalui kanal digital merupakan bagian dari transparansi lembaga dan penguatan tata kelola hukum berbasis teknologi informasi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta pelaksana sekretariat.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat di Aula Setia Permana, Kamis (16/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan dilaksanakan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat. KPU Kabupaten Purwakarta hadir melalui Ketua, Dian Hadiana; Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Iip Saripudin; Sekretaris, Rahadian Wiguna; Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; serta pelaksana sekretariat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini telah mendukung kegiatan KPU, termasuk dalam penguatan data pemilih dan pendidikan pemilih. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang tetap berkomitmen menjalankan program prioritas dengan semangat tinggi, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Ahmad menekankan empat fokus utama KPU, yaitu pendidikan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih, transformasi digital, dan reformasi birokrasi. Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jawa Barat, Ruliadi, S.E., M.Si, menegaskan pentingnya dua aspek dalam penguatan demokrasi, yakni pendidikan pemilih dan validitas data pemilih. Menurutnya, data yang mutakhir dan akurat akan menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan inklusif. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi bersama narasumber dari lembaga mitra dan akademisi yang membahas strategi peningkatan kualitas data pemilih serta penguatan sinergi antar instansi.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: A.Tantowi  

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #2 pada Rabu (15/10) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring. Kegiatan ini mengangkat tema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan: Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat.” Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, yang menekankan pentingnya kesinambungan pendidikan politik di luar masa tahapan pemilu. Ia juga mendorong adanya inovasi dan kolaborasi antar-satuan kerja agar kesadaran politik masyarakat terus tumbuh. Kegiatan yang dipandu oleh Fahmi Kamal selaku moderator ini menghadirkan sejumlah narasumber dari KPU kabupaten/kota di Jawa Barat yang berbagi pengalaman dan strategi dalam melaksanakan program pendidikan pemilih berkelanjutan. Beragam inovasi ditampilkan, mulai dari program komunitas dan digitalisasi kegiatan oleh KPU Kabupaten Majalengka, gagasan program SIPELITA oleh KPU Kota Tasikmalaya, hingga penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai dasar membangun partisipasi publik oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dari KPU Kabupaten Purwakarta, hadir Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM, Oyang Este Binos, Kepala Subbagian Parhumas dan SDM, Rima Nurmalina, serta pelaksana sekretariat. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi praktik baik dan memperkuat komitmen seluruh satuan kerja KPU di Jawa Barat dalam mewujudkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Dalam rangka penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Purwakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kunjungan tersebut disambut baik oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Purwakarta, dari Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian, Pegawai PNS, CPNS, dan PPPK. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, Rahadian Wiguna, menjelaskan dan memperkenalkan personil sekretariat dan melaporkan kondisi serta capaian kinerja lembaga, baik pada tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 maupun kegiatan pasca tahapan. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit kerja serta dengan pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan agar setiap satuan kerja memperhatikan tata kelola arsip, kebersihan, dan keamanan lingkungan kantor, termasuk pengelolaan logistik dan barang milik negara. Eko turut memberikan pesan kepada seluruh pegawai, khususnya CPNS dan PPPK, agar terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, serta pemahaman terhadap substansi kepemiluan. Menurutnya, perubahan status kepegawaian harus diikuti dengan peningkatan integritas dan etika dalam bekerja, sebagai bentuk menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu.    Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta melaksanakan apel pagi rutin pada Senin, 13 Oktober 2025, bertempat di halaman kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, mulai dari pejabat struktural, pelaksana, fungsional, hingga pegawai non-ASN. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Iip Saripudin, menyampaikan amanat mengenai pentingnya apel pagi sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa apel bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja dan menjaga profesionalitas di lingkungan kerja. Iip juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus melaksanakan setiap tugas yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Menurutnya, konsistensi dan koordinasi antar sub bagian dan divisi menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan KPU, baik dalam masa tahapan maupun di luar tahapan pemilu.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #6 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan tema Sosialisasi Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pada Kamis (9/10/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hadir dari KPU Kabupaten Purwakarta, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sekretaris, Kepala Subbagian, serta Pelaksana Sekretariat. Kegiatan dibuka oleh Inspektur Wilayah III Sekretariat Jenderal KPU, Indra Syahrir, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan kelembagaan berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan SPIP merupakan bagian dari komitmen KPU dalam memperkuat tata kelola lembaga yang transparan, berintegritas, dan akuntabel. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Wilayah III memaparkan hasil evaluasi penyampaian Kartu Kendali SPIP Triwulan I dan II di lingkungan KPU wilayah Jawa Barat. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan yang baik dan dapat ditingkatkan dengan melengkapi data dukung dan kesesuaian dokumen.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi