Berita Terkini

Purwakarta -- Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Badan Adhoc Pada Pilkada Serentak 2024, yang diselenggarakan KPU Purwakarta di Ballroom Jatiluhur Valley Resort, Jumat 19 Juli 2204. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap badan adhoc, baik PPK dan PPS maupun Sekretariat memiliki pemahaman yang sama terkait pengelolaan anggaran untuk Pilkada 2024. Sehingga proses tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada di Purwakarta berjalan lancar sesuai regulasi yang ada.  "Kalau anggaran tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan menghambat pada kedua proses itu," ujar dia. Menurutnya, Provinsi Jawa Barat adalah wilayah dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia. Para penyelenggara termasuk masyarakat harus sama-sama menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. "Kita harus pastikan datang ke TPS pada 27 November 2024 nanti untuk menyalurkan hak pilih," kata Ummi. Selain itu, Ummi mengimbau kepada badan adhoc tidak ada warga yang tidak terdata selama musik coklit yang dilakukan Pantarlih. "Jika ada warga yang merasa belum terdata, segera datang ke PPS agar masuk ke DPT," ujar dia mengingatkan. Diketahui, Bimtek yang diselenggarakan KPU Purwakarta ini diikuti Ketua PPS, PPS dan Sekretariat berasal dari 183 desa dan 9 kelurahan tersebar di 17 kecamatan di Purwakarta.

Purwakarta -- Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dibentuk KPU melalui PPS beberapa bulan sebelum pemilu atau pilkada dilaksanakan. Seperti namanya, tugas utama Pantarlih adalah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Bisa dikatakan Pantarlih adalah ujung tombak untuk memastikan data pemilih yang akurat sebelum calon pemilih masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Warga di Kabupaten Purwakarta pun berbondong-bondong datang ke sekretariat PPS di desa masing-masing untuk mendafarkan diri sebagai Pantarlih mulai tanggal 13 sampai 19 Juni 2024. Salah seorang warga Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Cecep Burhan mengaku ingin berkontribusi lebih dalam Pilkada 2024 dengan menjadi Pantarlih. Selain ingin mencari pengalaman, Pantarlih juga dipandang sebagai lapangan kerja untuk menambah penghasilan.  "Saya ingin terlibat langsung sebagai penyelenggara, apalagi saya sendiri belum bekerja lagi dan mencoba daftar Pantarlih," ujar dia, Jumat 21 Juni 2024. Ia mengatakan, tahu rekrutmen Pantarlih informasi media sosial dan papan pengumuman di sekitar rumah yang ditempel oleh PPS. "Setelah itu saya bertanya ke teman yang bekerja di desa, kemudian saya melengkapi persyaratan lalu daftar Pantarlih," kata Cecep. Hal serupa juga disampaikan warga asal Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Ilam Palahudin mengaku tidak hanya ingin menyalurkan hak suara saja. Namun ingin terlibat langsung sebagai penyelenggara menjadi Pantarlih pada Pilkada 2024. "Saya sudah daftar mudah-mudahan diterima menjadi petugas Pantarlih," kata dia. Ia mengaku baru pertama kali daftar Pantarlih, namun sebelumnya pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2024 kemarin. "Cara kerja Pantarlih saya sedikit tahu ditambah baca-baca juga di media sosial, menjadi anggota KPPS kemarin juga menjadi pengalaman saya sebagai penyelenggara," ujar Ilam. Diketahui, jumlah Pantarlih yang dibutuhkan KPU Kabupaten Purwakarta pada Pilkada 2024 sebanyak 2.788 orang untuk 1.421 TPS tersebar di 192 Desa/Kelurahan di 17 Kecamatan.

Purwakarta - KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan persiapan penandatanganan pakta integritas sekretariat PPS untuk Pilkada 2024, di Aula Kantor KPU setempat, Senin 3 Juni 2024. Kegiatan persiapan penandatanganan pakta integritas untuk PPS ini bersama sekretariat dan anggota PPK se-Kabupaten Purwakarta. Divisi SDM Sosdiklih dan Parmas KPU Purwakarta, Oyang Este Binos mengatakan bahwa agenda hari ini penting karena masih bagian dari amanat PKPU tentang tahapan pemilihan Pilkada 2024, salah satunya adalah pembentukan badan adhoc. "PPK dan sekretariatnya sudah, PPS juga sudah selesai tahapannya, yang akan kita segera laksanakan adalah pengukuhan sekaligus penandatanganan pakta integritas jajaran sekretariat PPS secara serentak pada Rabu 5 Juni 2024," ujar dia. Tentu saja, kata dia masih ada tahapan lain badan adhoc yang harus segera diselesaikan, yang paling dekat adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)  "Pantarlih akan segera di kita rekrut dalam waktu dekat setelah menerima arahan terbaru. Nanti juga kita akan rekrut KPPS," kata dia. Sebelumnya, KPU Purwakarta melaksanakan pengukuhan dan penandatanganan pakta integritas sekretariat PPK untuk Pilkada 2024, di Ballroom Jatiluhur Valley Resort, Rabu 29 Mei 2024.

Purwakarta, kab-purwakarta.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan peringkat ke-dua atas capaian pengguna Cash Management System (CMS) periode tahun 2023 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta, Rabu (24/1/2024). CMS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online. Hadir dalam penyerahan piagam penghargaan tersebut Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, Rahadian Wiguna. Ergun (sapaan akrabnya) mengatakan bahwa penghargaan ini dapat dicapai atas kerja seluruh pihak KPU Kabupaten Purwakarta. “Awal yang baik ditahun yang baik, penghargaan ini dapat dicapai atas kerja keras seluruh pihak KPU Kabupaten Purwakarta. Kita terus mengoptimalkan kinerja. Mudah-mudahan penghargaan lainnya segera menyusul”. Ujarnya (24/1/2024). Penghargaan diberikan saat Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 serta Penandatanganan Pakta Integritas bertempat di Aula Lantai II KPPN Purwakarta. KPU Kabupaten Purwakarta senantiasa berkomitmen dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan berupaya mendorong mekanisme pelaksanaan sistem transaksi nontunai (cashless) sebagai salah satu upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara. (Humas KPU Purwakarta: PPdrio)

Purwakarta, kab-purwakarta.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka kajian pencegahan maladministrasi mengenai “Kesiapan Distribusi Logistik Surat Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024”, Kamis, 18 Januari 2024 di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa salah satu tugas Ombudsman adalahi melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, Kepala Keasistenan Utama I, Nugroho Andriyanto, Rahadian Wiguna, Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta beserta jajaran. Dalam upaya pencegahan maladministrasi, Jemsly meninjau langsung penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) serta meninjau logistik Pemilu tahun 2024 yang terdapat di Gudang KPU Kabupaten Purwakarta. KPU Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk terus profesional dalam meberikan pelayanan untuk publik. Bentuk pelayanan publik yang saat ini sedang berlangsung khususnya terkait Pemilu tahun 2024 yaitu layanan pindah memilih untuk 4 kategori yaitu menjalani rawat inap (sakit), bertugas di tempat lain, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan/lapas/menjadi terpidana.

Purwakarta, kab-purwakarta.kpu.go.id – Ketua KPU Kabupaten Purwakarta menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan Pemilu Tahun 2024 bersama Pemerintah Daerah Purwakarta di Aula Janaka Purwakarta, Senin (15/1/2024). Pada kesempatan tersebut, Dian Hadiana selaku Ketua KPU Kabupaten Purwakarta melaporkan kepada PJ Bupati Purwakarta Benni Irwan di antaranya terkait evaluasi Kesekretariatan PPK se-Kabupaten Purwakarta, rencana penggunaan Gudang logistik tingkat kecamatan, serta usulan strategis dalam menunjang tahapan Pemilu tahun 2024. Beberapa usulan strategis yang disampaikan Dian meliputi; 1. Dukungan Pemda Purwakarta dalam fasilitasi tempat pelantikan KPPS, 2. Petugas Keamanan sebanyak 2 personil yang ditempatkan di TPS, 3. Pengakomodiran TPS-TPS (indoor) yang menggunakan fasilitas Pemerintah, 4. Layanan koneksi internet dalam menunjang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) untuk para KPPS. Benni Irwan selaku pimpinan rapat mengintruksikan kepada seluruh Camat yang hadir pada rapat tersebut, untuk terus bersinergi dan mendukung tahapan Pemilu khususnya dengan memberikan dukungan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh PJ Bupati, Sekda Purwakarta, Staf Ahli, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Satpol PP, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, serta seluruh Camat se-Kabupaten Purwakarta. Hadir pula dikesempatan yang sama, Syahrul Awaludin Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, Rifan Dani Ramadan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu serta perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta. (Humas KPU Purwakarta:Ppdrio)