Berita Terkini

Purwakarta — Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Sharing Knowledge bertema “Etos Kerja CPNS”  pada Selasa (28/10) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh CPNS di lingkungan KPU se-Jawa Barat dan bertujuan membangun pemahaman dasar mengenai peran dan tanggung jawab ASN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, memaparkan materi mengenai jabatan struktural, kepangkatan, serta peran penting kesekretariatan dalam siklus Pemilu. Ia menjelaskan empat pondasi dasar ASN di KPU, yaitu kapasitas, solidaritas, loyalitas, dan integritas, serta empat pilar utama yang menopang organisasi: SDM, sarana prasarana, program dan anggaran, serta organisasi dan tata laksana. Selain itu, ia juga menekankan empat bidang utama atau core business KPU, meliputi teknis penyelenggaraan Pemilu, tata kelola logistik, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta data dan informasi. “Semua aspek ini menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas,” ujarnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan ASN muda agar memahami nilai-nilai dasar birokrasi dan siap menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta menggelar Rapat Pleno Rutin minggu keempat bulan Oktober 2025 di kantor KPU Purwakarta pada Senin (27/10). Rapat dipimpin oleh Ketua KPU, Dian Hadiana, dan diikuti oleh jajaran sekretariat. Agenda utama rapat membahas pelaporan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan arsip, serta penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam arahannya, Ketua KPU menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan keuangan agar setiap pelaksana kegiatan dapat melaksanakan tanggung jawab anggaran secara efektif dan transparan. “Melalui koordinasi yang baik dan akuntabel, pelaksanaan kegiatan diharapkan berjalan efisien dan bebas dari risiko,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris KPU Purwakarta, Rahadian Wiguna, menambahkan bahwa komunikasi dan sinkronisasi antar unit menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan logistik. Ia juga menegaskan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Ade Kurniawan, turut memaparkan materi mengenai reviu laporan keuangan, penatausahaan BMN, dan pengelolaan arsip sesuai regulasi yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan BMN mencakup perencanaan, pemanfaatan, penghapusan, hingga pelaporan. Selain itu, dijelaskan juga teknis penggunaan aplikasi SAKTI oleh Fungsional Penata Kelola Pemilu, Cecep Hidayatussolihin.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (27/10) di halaman kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU, Dian Hadiana, Sekretaris, Rahadian Wiguna, serta seluruh jajaran sekretariat, meliputi kepala subbagian, pelaksana PNS, dan PPPK. Dalam arahannya selaku pembina apel, Rahadian Wiguna menekankan pentingnya peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan KPU Purwakarta. Ia mengingatkan agar setiap satuan kerja memperhatikan proses administrasi keuangan yang sedang berjalan, termasuk menindaklanjuti catatan hasil reviu untuk memastikan tertib anggaran dan akuntabilitas pelaporan. Selain itu, Rahadian juga menyoroti tata kelola logistik pasca Pilkada. Menurutnya, pengelolaan logistik perlu dilakukan secara sistematis melalui penghapusan barang melalui mekanisme lelang, serta pengarsipan aset dan persediaan sebagai bagian dari inventarisasi yang berkelanjutan.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Bandung — KPU Kabupaten Purwakarta menghadiri kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM serta Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) di KPU Provinsi Jawa Barat pada Jumat (24/10) bertempat di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung.  Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hadir dalam kegiatan ini sebagai pemateri diantaranya Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI, Parsadaan Harahap, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Bakesbangpol Jawa Barat, Rumondang Rumapea, Ketua Satgas PKS Universitas Padjajaran, Dr. Ari Jogaiswara Adipurwawidjana, dan Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta. “Pembentukan Satgas PKS ini tentunya tidak hanya sebatas simbolik saja, akan tetapi menjadi awal bagaimana Satgas PKS ini akan bekerja, mencegah, menangani dan memulihkan dalam konteks penanganan kekerasan seksual”, ujar Parsadaan dalam arahannya. Sementara itu, Kaka Suminta menyoroti pentingnya pengawasan publik dalam menjaga moralitas demokrasi yang saling mengingatkan.  Ketua Satgas PKS yang dijabat oleh Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i menegaskan bahwasanya 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat harus menindaklanjuti kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi dan internalisasi terkait Satgas PKS serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat terkait kegiatan-kegiatan kedepan yang akan dilaksanakan. Hal ini didahului dengan penandatanganan ikrar bersama oleh 27 Satuan Kerja KPU  Kabupaten/Kota. Dari KPU Kabupaten Purwakarta, kegiatan ini diikuti oleh Oyang Este Binos (Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM), Syahrul Awaludin (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan), serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: A.Rahmawati  

Bandung — KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Penguatan Tata Kelola Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis (23/10), bertempat di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, pejabat manajerial, bendahara APBN, serta staf pengelola keuangan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, melaporkan hasil pelaksanaan Pilkada Serentak di Jawa Barat yang berlangsung aman dan kondusif, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan KPU RI. Meski demikian, perlu dilakukan evaluasi khususnya terhadap tata kelola keuangan dan logistik, baik dalam aspek administrasi dan SDM.    Pada kegiatan ini, hadir Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, sebagai keynote speaker. Beliau menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat peran bersama dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni kerja sinergis antara KPU dan Sekretariat, serta kerjasama antar stakeholder. “Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, menjadi barometer dalam penyelenggaraan pemilu nasional,” ujarnya. Hal ini membawa tanggung jawab bagi penyelenggara Pemilu di Jawa Barat untuk melaksanakan pendidikan Pemilih berkelanjutan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Hadir sebagai pembicara, Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, didampingi Deputi Bidang Administrasi, Suryadi. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemilu, termasuk pengendalian dana hibah dan penerapan aplikasi digital seperti SIRAMAH dan SITAB Pilkada untuk memperkuat akuntabilitas keuangan. Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari akademisi yakni Dr. Rafih Sri Wulandari, Ramadhan Pancasilawan, dan Nina Karlina, serta Tenaga Ahli KPU RI, Nanang Indra Suyitno, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya. Narasumber membahas kepemimpinan adaptif di era transformasi digital, reformasi layanan publik, serta evaluasi tata kelola logistik. Materi juga menyoroti pentingnya digitalisasi administrasi keuangan, manajemen risiko, dan penguatan sistem penyimpanan logistik KPU agar seluruh proses dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Dari KPU Kabupaten Purwakarta, kegiatan ini diikuti oleh Ketua Dian Hadiana, Sekretaris Rahadian Wiguna, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Ade Kurniawan, serta pelaksana sekretariat.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: W.Okriansyah

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #3 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Rabu (22/10). Kegiatan ini mengangkat tema “Etika dan Netralitas dalam Sosialisasi: Menjaga Kepercayaan Publik pada Penyelenggara” dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa Parmas Insight bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang berbagi gagasan dan praktik baik antar-satuan kerja. “Forum ini menjadi sarana memperkuat inovasi pendidikan pemilih berkelanjutan di luar masa tahapan Pemilu, agar informasi kepemiluan tetap tersampaikan dengan benar kepada masyarakat,” ujarnya. Dalam sesi pemaparan, Burani (KPU Kabupaten Bekasi) menekankan pentingnya netralitas penyelenggara dalam membangun kepercayaan publik. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, memanfaatkan media digital, dan menyesuaikan bahasa serta konten agar lebih efektif menjangkau masyarakat. Sementara itu, Nur Hasanah (KPU Kota Banjar) memaparkan bahwa etika penyelenggara merupakan landasan utama menjaga citra kelembagaan. Ia menyoroti hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan KPU di posisi ketiga lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi (80,3%). “Kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga melalui transparansi, profesionalisme, dan komunikasi publik yang terbuka,” ujarnya. Dari KPU Kabupaten Purwakarta, kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Oyang Este Binos, Kepala Subbagian Parhumas dan SDM, Rima Nurmalina, serta pelaksana sekretariat. Kegiatan ini menjadi refleksi penting bagi jajaran KPU dalam memperkuat integritas dan profesionalitas, serta memastikan setiap aktivitas sosialisasi dilakukan secara netral dan beretika guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi