Berita Terkini

Purwakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mengikuti Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin bagi seluruh satuan kerja KPU, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pada Senin, 15 September 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN-RB dalam laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Tahun 2024 yang menekankan pentingnya pemantauan kinerja organisasi secara real time dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Setjen KPU yang memaparkan menu serta proses bisnis penggunaan aplikasi E-Lapkin. Selain itu, perwakilan dari Kementerian PAN-RB menyampaikan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada satuan kerja KPU se-Indonesia, sekaligus memberikan masukan untuk penguatan akuntabilitas kinerja ke depan. Melalui aplikasi E-Lapkin, setiap satuan kerja diharapkan dapat melakukan penginputan dan pemantauan kinerja secara lebih transparan, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai tindak lanjut, KPU RI akan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi E-Lapkin bagi seluruh satuan kerja, guna memastikan implementasi berjalan optimal dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta kembali melaksanakan apel pagi mingguan pada Senin, 15 September 2025, bertempat di halaman kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Apel diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, mulai dari pejabat struktural, pelaksana, fungsional, hingga pegawai non-ASN. Bertindak sebagai pembina apel, Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya persiapan menghadapi agenda rapat koordinasi yang akan diselenggarakan KPU RI terkait e-Lapkin (Laporan Kinerja Elektronik). Ia menegaskan bahwa keikutsertaan pada kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab subbagian yang secara langsung terkait, tetapi juga melibatkan subbagian lain sebagai bentuk kesatuan kerja kelembagaan. Selain itu, Sekretaris juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan kantor. Hal ini menjadi penting, terlebih dalam rangka menyambut rencana kunjungan kerja Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi kantor yang tertib dan nyaman akan mencerminkan kesiapan serta profesionalitas lembaga dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Melalui apel rutin ini, Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan disiplin kerja, serta memastikan kesiapan kelembagaan dalam menghadapi agenda-agenda penting ke depan.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU) menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Tata Layanan Kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Jumat, 12 September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Purwakarta, hadir Kepala Subbagian Parhumas dan SDM, Rima Nurmalina, beserta pelaksana sekretariat. Rapat dibuka oleh Kepala Biro SDM Setjen KPU, Yuli Hertaty, yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian disparitas data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). KPU menjadi salah satu lembaga piloting dalam penerapan tata layanan kepegawaian terbaru yang dicanangkan BKN. Hadir sebagai narasumber perwakilan BKN, antara lain Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng (Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN), Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP (Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN), Lia Rosalina, S.Sos, MAP (Direktur Status dan Pemberhentian ASN), Dr. Halim, S.H., M.H (Direktur Pengawasan dan Pengendalian III), serta Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc (Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN). Dalam paparannya, para narasumber menekankan sejumlah poin penting, di antaranya penerapan otomasi fitur kepegawaian dalam sistem SIASN, komitmen untuk memastikan kebenaran data ASN, perlunya peremajaan data pegawai secara berkala, serta disiplin dalam pengisian laporan kinerja (SKP) tepat waktu. Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola kepegawaian di lingkungan KPU dapat semakin tertib, akurat, dan mendukung peningkatan profesionalisme aparatur dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Sosialisasi Perpajakan Instansi Pemerintah pada Kamis, 11 September 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta. Kegiatan dibuka oleh moderator, Alfiyatur Rahmawati, yang menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan bagi instansi pemerintah, termasuk KPU, baik dalam konteks kelembagaan maupun penyelenggaraan pemilu hingga ke tingkat badan adhoc. Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan pembaruan sistem melalui penerapan CORETAX. KPU Purwakarta berkomitmen melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, serta menjadi satuan kerja pertama di lingkungan KPU yang menggelar sosialisasi CORETAX. Materi sosialisasi dipaparkan oleh tiga narasumber dari KPP Pratama Purwakarta. Luski Dean Peryusfita menjelaskan transisi dari sistem DJP-Online ke Coretax yang menghadirkan single login system untuk seluruh aktivitas perpajakan. Ti Apri Nadilla S. Pane menyampaikan ketentuan terbaru pelaporan SPT instansi pemerintah serta kewajiban pajak bagi KPU. Sementara itu, Dhio Octaviano Dwi Koska memaparkan penerapan bukti potong dan faktur pajak dalam sistem CORETAX. Melalui kegiatan ini, KPU Purwakarta berharap dapat memperkuat pemahaman dan kepatuhan perpajakan di lingkungan sekretariat, sehingga tata kelola keuangan lembaga dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel dengan tema “Kemerdekaan dan Demokrasi”. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk partisipasi dalam mengisi kemerdekaan melalui karya tulis. Lomba penulisan artikel ini bertujuan untuk mendorong kreativitas, menumbuhkan tradisi literasi, sekaligus menguatkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi dan kemerdekaan dalam konteks kepemiluan. Sekretaris KPU Purwakarta, Rahadian Wiguna mengatakan, “Melalui tulisan, para pegawai diharapkan mampu menyampaikan refleksi serta gagasan kritis terkait perjalanan demokrasi di Indonesia dan peran KPU dalam menjaga integritas Pemilu.” Setelah melalui proses penilaian, ditetapkan tiga karya terbaik sebagai pemenang lomba pada hari ini, Kamis, 11 September 2024 sebagai berikut: Juara 1 diraih oleh Theresia Gabriella Pohan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, dengan artikel berjudul “Memaknai Kemerdekaan melalui Revitalisasi Demokrasi di Indonesia”. Juara 2 diraih oleh Prusut Papandrio, Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, dengan artikel berjudul “Kemerdekaan dan Pemilu: Menjaga Warisan Perjuangan Lewat Demokrasi”. Juara 3 diraih oleh Widi Okriansyah, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, dengan artikel berjudul “Kemerdekaan dan Demokrasi: Generasi Merdeka, Generasi Demokrasi”. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Purwakarta menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya dimaknai secara seremonial, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat komitmen menjaga demokrasi Indonesia yang berintegritas dan berkeadilan.   Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi  

Purwakarta — KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) KPU Provinsi Jawa Barat Seri #2 dengan tema “Pemenuhan Standar Teknis Pengelolaan Website JDIH” yang pada Rabu, 10 September 2025. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Syahrul Awaludin, Kepala Subbagian Teknis dan Hukum, Atik Musrifa, serta pelaksana sekretariat. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, yang menekankan bahwa program MH ini menjadi forum rutin mingguan sebagai sarana penguatan kapasitas institusi dan pengembangan SDM di bidang hukum. Dipandu oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, diskusi pada seri kedua ini berfokus pada pemenuhan standar teknis pengelolaan website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Agenda yang dibahas antara lain pengecekan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH, pengecekan metadata unggahan dokumen hukum, serta kelengkapan profil instansi pada website JDIH masing-masing satuan kerja. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat serta Kepala Bagian Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.     Humas KPU Kabupaten Purwakarta Narasi: R.Hutomo  | Foto: R.Nurrosadi